KOTA MAGELANG – Persoalan perumahan masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Magelang. Data sektor perumahan tahun 2025 mencatat sebanyak 3.010 rumah tangga mengalami backlog kepemilikan rumah, sementara 1.437 unit rumah mengalami kelayakan backlog.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Magelang menjalankan Program Unggulan “Hunian Nyaman” yang menjadi bagian dari pembangunan daerah periode 2025-2030.

Program ini diwujudkan melalui tiga pendekatan, yakni penyediaan perumahan sewa, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), serta pembangunan rumah baru bagi masyarakat rendah (MBR).

Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, mengatakan persoalan akuisisi tidak dapat diselesaikan dengan satu jenis kebijakan. Intervensi pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Bagi warga yang belum memiliki rumah, kebutuhannya berbeda dengan warga yang sudah memiliki rumah tetapi kondisinya tidak layak. Oleh karena itu, pemerintah hadir dengan solusi yang tepat sasaran,” kata Damar, Minggu (23/8/2026).

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang, Handini Rahayu, menambahkan data menjadi dasar penting dalam menentukan arah dan bentuk intervensi pembangunan perumahan.

“Data menjadi pijakan untuk memetakan persoalan sekaligus menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Magelang adalah menyediakan perumahan bagi warga yang belum mampu memiliki rumah. Saat ini, Kota Magelang memiliki tiga rumah susun dan dua kluster rumah deret sewa.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Magelang, Bowo Adrianto, mengatakan penyediaan perumahan sewa menjadi salah satu solusi atas pembatasan akses masyarakat yang rendah terhadap layak rumah, terutama di tengah karakter Kota Magelang sebagai wilayah perkotaan dengan lahan terbatas.

“Tidak semua permasalahan perumahan harus diselesaikan melalui pembangunan rumah baru. Hunian sewa menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau,” katanya.

Selain menyediakan perumahan sewa, Pemkot Magelang juga menangani rumah tidak layak huni melalui program peningkatan kualitas RTLH. Bantuan bersumber dari APBD sebesar Rp15 juta per unit, terdiri atas Rp12 juta untuk material dan Rp3 juta untuk upah tukang.

Dalam kurun 2022-2023, sebanyak 1.066 unit RTLH telah ditangani. Pada tahun 2025, pemerintah merencanakan penanganan tambahan 138 unit sehingga target kumulatif penanganan pada periode 2022-2025 mencapai 1.204 unit rumah.

“Penanganan RTLH kami arahkan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat rendah agar memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan,” ujar Bowo.

Sementara bagi masyarakat yang membutuhkan rumah baru, Pemkot Magelang menjalankan program Tuku Lemah–Oleh Omah. Melalui skema ini, masyarakat bergotong royong menyediakan lahan, sementara pemerintah memberikan dukungan pembangunan rumah.

Sebanyak 25 penerima bantuan dari komunitas eks penghuni rusun dan rumah khusus mendapatkan rumah di Kampung Sanggrahan Legok, Kelurahan Wates. Pemerintah memberikan dukungan Rp50 juta untuk pembangunan rumah dua lantai tipe 36.

Bowo mengatakan, program tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam memperluas akses terhadap kepemilikan perumahan.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dan gotong royong menjadi bagian penting untuk menghadirkan solusi perumahan, terutama bagi masyarakat rendah,” katanya.

Melalui berbagai skema tersebut, Program Hunian Nyaman yang diharapkan tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga memperluas akses terhadap perumahan masyarakat yang layak dan terjangkau. (prokompimkotamgl)

Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 dari Eksternal