KOTA MAGELANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang terus memperkuat tata kelola Satu Data dan keterbukaan informasi publik. Optimalisasi pengelolaan data Pemkot Magelang telah melalui tiga platform utama, yakni DataGO, Geoportal, dan Portal PPID Kota Magelang.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Magelang, Muchamad Abdul Azis, menyatakan keberhasilan diseminasi data lahir dari sinergi antara perangkat daerah, kelurahan, BUMD, serta produsen data lainnya.

Menurut Azis, integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan DatagGO membuat proses pengumpulan dan diseminasi data menjadi lebih efektif dan efisien.

"Kolaborasi seluruh OPD dan kelurahan sangat mendukung capaian berbagai indeks nasional terkait data dan keterbukaan informasi,” ujar Azis, pada acara pengarahan Wali Kota Magelang dalam Penguatan Komitmen Satu Data dan Keterbukaan Informasi Tahun 2025 di Ruang Sidang Lantai II Setda Kota Magelang, Senin (8/9/2025).

Azis menyebutkan, output dari diseminasi data pada tiga portal data adalah kontributor utama pengukuran indikator evaluasi pemerintah pusat, yakni Indeks Bhumandala (Badan Informasi Geospasial), Indeks Pembangunan Statistik (BPS RI), Indeks Satu Data Indonesia (Kementerian PPN/BAPPENAS), Kelurahan Cantik (BPS RI), serta Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Komisi Informasi).

"Melalui kegiatan ini, kami ingin komitmen seluruh perangkat daerah dan kelurahan dalam mendukung Satu Data dan keterbukaan informasi Kota Magelang," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menegaskan pentingnya konsistensi dan keseragaman data di seluruh perangkat daerah. Ia menilai Satu Data menjadi fondasi penting dalam proses perencanaan hingga pengambilan kebijakan pembangunan.

“Saya bersama seluruh OPD menekankan bahwa keterbukaan informasi publik dan Satu Data sangat penting. Satu Data itu bahan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” ujar Damar.

Menurutnya, penggunaan data yang tidak valid dapat memicu kesalahan kebijakan. Ia mencontohkan potensi munculnya data sampah yang dapat membuat program tidak tepat sasaran.

“Kalau keputusan diambil dari data yang tidak valid, maka kebijakan bisa meleset. Tapi kalau basis datanya benar-benar valid dan berintegritas, insyaallah kebijakan itu akan linier dan tepat sasaran,” tegasnya.

Damar mendorong sinkronisasi data lintas sektor, seperti data antara Dinas Sosial, BPS, Bapperida, hingga Dinas Kesehatan. Semua data penerima manfaat, menurutnya, harus konsisten agar tidak terjadi perbedaan yang merugikan masyarakat.

“Ini menjadi perhatian kita semua untuk segera memperbarui data dan menjadikannya satu data utama. Wali Data harus memastikan proses verifikasi ini berjalan,” ujarnya.

Ia menargetkan seluruh OPD dapat menyelesaikan verifikasi dan penyelarasan data sebelum akhir tahun. (prokompimkotamgl)