KOTA MAGELANG - Sebanyak 500 pelaku usaha perempuan di Kota Magelang mengikuti Pengembangan Kapasitas Usaha bagi Pelaku Usaha Wanita (PNM Go Digital) di GOR Samapta Sanden, Kamis (13/11/2025). 
&nbsp;
Kegiatan ini merupakan inisiasi PT Permodalan Nasional Madani (PNM), yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono.
&nbsp;
Pimpinan Cabang PNM Magelang, Totok Suharta menerangkan, PNM hadir tidak sekadar sebagai lembaga keuangan, tetapi juga mitra pengembangan usaha.
&nbsp;
&ldquo;Kami hadir bukan hanya memberikan modal finansial, tapi juga modal sosial. Kami menjadi sahabat bagi para nasabah, mendampingi mereka dalam setiap perjalanan usaha,&rdquo; jelas Totok.
&nbsp;
Menurut dia, digitalisasi menjadi kunci percepatan pertumbuhan usaha nasabah PNM.
&nbsp;
&ldquo;Dengan sentuhan digital, usaha ibu-ibu akan mengalami akselerasi yang jauh lebih cepat dan kuat. Inilah kunci untuk mewujudkan masyarakat tangguh dan berdaya saing,&rdquo; ujarnya.
&nbsp;
Totok mengajak seluruh peserta untuk aktif selama pelatihan dan menjaga jejaring antarnasabah. Pihaknya berharap ilmu yang diperoleh dapat membawa kemajuan bagi usaha para pelaku UMKM perempuan di Kota Magelang.
&nbsp;
Acara berlangsung dengan penuh antusias. Sejumlah produk UMKM digelar di area Gor Samapta.
&nbsp;
Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat peran perempuan di sektor ekonomi lokal.
&nbsp;
Dikatakan, perempuan memiliki posisi strategis dalam menopang ekonomi keluarga sekaligus menjadi penggerak pembangunan daerah.
&nbsp;
&ldquo;Lebih dari 45 ribu perempuan di Kota Magelang berada dalam usia produktif. Ini potensi besar yang bila dikelola dengan baik akan menjadi kekuatan nyata dalam pembangunan ekonomi kita,&rdquo; ujar Damar.
&nbsp;
Meski demikian, lanjutnya, data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2024 menunjukkan kontribusi perempuan dalam pendapatan masih berada di angka 42,42 persen. Angka tersebut menunjukkan masih terbuka ruang besar untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi.
&nbsp;
Melalui kegiatan PNM Go Digital ini, para peserta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mengelola usaha dengan pendekatan digital.
&nbsp;
&ldquo;Kita hidup di era serba digital, di mana perilaku konsumen, sistem pembayaran, hingga pola pemasaran berubah cepat. Pelaku usaha perempuan perlu beradaptasi agar produk lokal Magelang mampu menembus pasar yang lebih luas,&rdquo; katanya.
&nbsp;
Pemerintah Kota Magelang, tambahnya, berkomitmen mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan, fasilitasi akses modal, serta pendampingan usaha berkelanjutan. (prokompimkotamgl)
&nbsp;
<img src="https://adminweb.magelangkota.go.id/uploads/umkn2_7c841c7a7b.jpg" alt="" width="600" height="338">
&nbsp;
<img src="https://adminweb.magelangkota.go.id/uploads/umkm3_fbd810a84b.jpg" alt="" width="600" height="338">

Sebanyak 500 pelaku usaha perempuan di Kota Magelang mengikuti Pengembangan Kapasitas Usaha

umkm1.jpg

Digitalisasi UMKM Perempuan Kota Magelang Diperkuat Lewat PNM Go Digital

KOTA MAGELANG - Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro (DPPKUM) menggelar Pelatihan Olahan Makanan bagi Pelaku UMKM di laboratorium memasak (cooking lab) SMKN 3 Kota Magelang, pada 13&ndash;14 November 2025. 
&nbsp;
Kegiatan ini diikuti 64 peserta dari 17 kelurahan se-Kota Magelang, dengan mentor dari guru dan chef SMKN 3 Kota Magelang.
&nbsp;
Kepala DPPKUM Kota Magelang Syaifullah menjelaskan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengolah produk makanan yang berkualitas dan memiliki daya saing.
&nbsp;
&ldquo;Kami ingin para pelaku UMKM tidak hanya bisa memproduksi makanan yang enak, tetapi juga menarik dari segi tampilan, higienis, dan memiliki nilai jual lebih,&rdquo; kata Saefullah.
&nbsp;
Pelatihan dibuka oleh Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, Kamis (13/11/2025). Damar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat.
&nbsp;
Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberdayakan UMKM agar lebih berdaya saing dan menjadi pilar penting pembangunan ekonomi daerah.
&nbsp;
UMKM bukan sekadar penggerak ekonomi, tetapi juga fondasi utama untuk mewujudkan Kota Magelang sebagai kota perdagangan dan jasa.
&nbsp;
"Melalui pelatihan ini, kami ingin mendorong pelaku UMKM agar mampu naik kelas dan memperkuat identitas produk lokal,&rdquo; ujar Damar.
&nbsp;
Lanjut Damar, penting bagi pelaku UMKM untu meningkatkan kualitas produk, memperkuat inovasi dan identitas lokal, memanfaatkan teknologi digital, serta menjaga semangat kolaborasi antarpelaku UMKM.
&nbsp;
Banyak olahan makanan khas Kota Magelang yang bisa dikembangkan dengan sentuhan modern, seperti kue atau camilan berbahan getuk, tahu, dan tape ketan, disertai kemasan yang menampilkan ikon-ikon kota seperti Gunung Tidar atau Water Toren.
&nbsp;
Pemerintah Kota Magelang berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku UMKM melalui berbagai program pelatihan, fasilitasi perizinan, hingga promosi produk.
&nbsp;
&ldquo;Keberhasilan pelaku UMKM adalah keberhasilan Kota Magelang dalam membangun ekonomi yang mandiri dan berdaya saing,&rdquo; pungkas Damar. (prokompimkotamgl)
&nbsp;
<img src="https://adminweb.magelangkota.go.id/uploads/daya21_0b0c4aa802.jpeg" alt="" width="600" height="338">
&nbsp;
<img src="https://adminweb.magelangkota.go.id/uploads/daya2_3d751d27b9.jpeg" alt="" width="600" height="338">

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro (DPPKUM) menggelar Pelatihan Olahan Makanan

daya1.jpg

Pelaku UMKM Kota Magelang Belajar Olahan Makanan Agar Berdaya Saing

KOTA MAGELANG &ndash; Pemerintah Kota Magelang tengah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode 2025-2029.
&nbsp;
Dokumen ini dirancang untuk menjadi pedoman utama dan landasan kolaborasi berbagai pihak dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Magelang.
&nbsp;
​Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam acara Diseminasi RPKD Kota Magelang Tahun 2025-2029 yang digelar di Aula Pangripta, kantor Bapperida Kota Magelang, Rabu (12/11/2025).
&nbsp;
​Wakil Wali Kota Magelang, dr. Sri Harso, menekankan pentingnya dokumen ini sebagai panduan bersama.
&nbsp;
​"RPKD ini dapat menjadi pedoman dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Magelang, termasuk dalam kolaborasi multi pihak," ujar Sri Harso.
&nbsp;
​Ia menjelaskan, penyusunan RPKD ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan. Inpres tersebut menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyusun program dan mengalokasikan anggaran APBD untuk menghapus kemiskinan ekstrem.
&nbsp;
Menurutnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Magelang merupakan ujung tombak dalam mengkoordinasikan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan ini.
&nbsp;
​Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapperida Kota Magelang, Handini Rahayu, memaparkan data terkini. Kabar baiknya, tingkat kemiskinan Kota Magelang menunjukkan tren penurunan yang konsisten.
&nbsp;
​Persentase penduduk miskin diperkirakan turun dari 7,75% pada tahun 2021 menjadi 5,68% pada tahun 2025.
&nbsp;
​Kota Magelang juga berhasil mencapai angka kemiskinan ekstrem nol (0) pada tahun 2023.
&nbsp;
​Namun, di tengah capaian tersebut, Handini menyebut dua tantangan utama yakni ​angka ketimpangan meningkat, Rasio Gini (angka ketimpangan) melonjak menjadi 0,462 pada tahun 2024.&nbsp;
&nbsp;
Adapun strategi penganggaran Pemkot Magelang masih terfokus pada 'Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat'.&nbsp;
&nbsp;
Pada tahun 2025, 65% anggaran dialokasikan untuk strategi ini, yang mencakup subsidi PDAM, jaminan kesehatan (PBI), dan berbagai bantuan sosial.
&nbsp;
​Sementara itu, strategi 'Meningkatkan Pendapatan' seperti job fair, pelatihan kerja, dan pendampingan UMKM, menjadi strategi dengan proporsi anggaran terkecil, yaitu 6%.
&nbsp;
​Kegiatan diseminasi ini turut menghadirkan pakar UMKM dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Dr. Boyke Rudi Purnomo, dan Wakil Ketua DPRD Kota Magelang, Bustanul Arifin, sebagai narasumber. (prokompimkotamgl)
&nbsp;
<img src="https://adminweb.magelangkota.go.id/uploads/download_06ee747f9a.jpeg" alt="" width="600" height="338">

Pemerintah Kota Magelang tengah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 

1762943055_62ee419d06238621d462.jpeg

RPKD 2025-2029 Jadi Landasan Kolaborasi Berantas Kemiskinan di Kota Magelang

KOTA MAGELANG &mdash; ​Wakil Wali Kota Magelang, dr. Sri Harso, menegaskan bahwa zakat adalah salah satu instrumen kunci untuk menurunkan angka kemiskinan.
&nbsp;
​"Salah satu cara menurunkan angka kemiskinan di Kota Magelang adalah melalui zakat yang dikelola oleh Baznas," tutur Sri Harso pada acara Sosialisasi Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kota Magelang, di Pendopo Pengabdian, Rabu (12/11/2025).
&nbsp;
​Ia secara khusus mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Magelang untuk lebih aktif berzakat melalui Baznas.&nbsp;
&nbsp;
Sri Harso juga meminta para pejabat agar ikut mengingatkan rekan-rekan kerja yang belum menunaikan zakatnya.
&nbsp;
​"Mari kita semangat berzakat. Ini bagian dari tanggung jawab moral kita bersama," tegasnya.
&nbsp;
​Ketua Baznas Kota Magelang, Ahmad Zainuddin, mengungkapkan potensi penghimpunan zakat yang mayoritas berasal dari ASN, belum tergarap optimal.
&nbsp;
Realisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kota Magelang baru mencapai 86% dari potensi yang ada.
&nbsp;
Ia menyebut, salah satu kendala utamanya adalah administrasi pembaruan surat kuasa.
&nbsp;
​Zainuddin menjelaskan, mekanisme zakat bagi ASN menggunakan sistem payroll (pemotongan gaji), yang memerlukan surat kuasa resmi dari masing-masing pegawai.
&nbsp;
​"Surat kuasa ini setiap tahun harus diperbarui, karena bisa ada perubahan gaji, mutasi pegawai, atau pergantian jabatan. Tanpa surat kuasa yang baru, Baznas tidak bisa otomatis melakukan pemotongan," terangnya.
&nbsp;
​Menurut Zainuddin, zakat bukan sekadar urusan ibadah, tetapi juga memiliki dimensi kemaslahatan publik yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang.
&nbsp;
​"Di Magelang, zakat menjadi bagian dari program kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
&nbsp;
​Ia merinci, dana zakat yang dikelola Baznas telah dimanfaatkan untuk berbagai program kemanusiaan, pendidikan, ekonomi produktif, dan kesehatan. Program-program ini menjadi pelengkap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
&nbsp;
​"Karena itu kami ingin mencari solusi agar pengumpulan zakat optimal. Jika pengumpulan bisa terus meningkat, Insyaallah kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat," katanya.
&nbsp;
​Baznas, lanjutnya, akan terus melakukan sosialisasi teknis ke seluruh satuan kerja agar ASN memahami pentingnya pembaruan surat kuasa serta perhitungan nisab (batas wajib zakat) terbaru. (Prokompimkotamgl)
&nbsp;
<img src="https://adminweb.magelangkota.go.id/uploads/download_2ec03c1e63.jpeg" alt="" width="600" height="338">

Wakil Wali Kota Magelang, dr. Sri Harso, menegaskan bahwa zakat adalah salah satu instrumen kunci 

1762946405_a2b5e4e807c8f531638a.jpeg

Pemkot Magelang dan Baznas Bersinergi Optimalkan Potensi Zakat

KOTA MAGELANG &ndash; Apel peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tahun 2025 digelar di halaman Kantor Pemkot Magelang, Rabu (12/11/2025).
&nbsp;
Wakil Wali Kota Magelang, dr. Sri Harso, bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti oleh insan kesehatan se-Kota Magelang.
&nbsp;
Dalam amanatnya, dr. Sri Harso menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga kesehatan dan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan di wilayah Kota Magelang.&nbsp;
&nbsp;
Peringatan HKN, katanya, harus menjadi momentum untuk meluruskan niat, meneguhkan tekad, dan memperkuat komitmen dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
&nbsp;
&ldquo;Pembangunan kesehatan tidak hanya berbicara tentang sarana dan layanan, tetapi juga tentang membangun kesadaran, kepedulian, serta menghadirkan pelayanan dengan tulus dan berorientasi pada kemanusiaan,&rdquo; ujar Sri Harso.
&nbsp;
Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi kunci untuk mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang sehat, sejahtera, dan berkehidupan harmonis, humanis, nyaman, serta berkelanjutan.
&nbsp;
Selanjutnya, Sri Harso, membacakan amanat Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.&nbsp;
&nbsp;
Pada amanat itu, Budi menyinggung capaian enam pilar transformasi kesehatan nasional yang menjadi bukti nyata kerja keras insan kesehatan Indonesia.&nbsp;
&nbsp;
Pilar-pilar tersebut meliputi transformasi layanan primer, layanan rujukan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, serta pemanfaatan teknologi kesehatan.&nbsp;
&nbsp;
Ia menambahkan, keberhasilan transformasi kesehatan tidak akan terwujud tanpa adanya transformasi budaya kerja di kalangan insan kesehatan sebagai pilar ketujuh.
&nbsp;
&ldquo;Saya berharap seluruh pegawai dan pejabat pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dapat melakukan perubahan cara pikir dan cara kerja menuju birokrasi yang kompeten, akuntabel, dan selaras dalam menyukseskan transformasi kesehatan,&rdquo; katanya.
&nbsp;
Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan seminar umum yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Magelang bertema &ldquo;Kesehatan Reproduksi dan Penyakit Autoimun&rdquo; di Aula Adipura Kencana&nbsp;(prokompimkotamgl)
&nbsp;
<img src="https://adminweb.magelangkota.go.id/uploads/download_d3459d681a.jpeg" alt="" width="600" height="338">

Apel peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tahun 2025 

1762936259_224ea15bc9f33388e282.jpeg

HKN ke-61 di Kota Magelang, Momentum Perkuat Pelayanan Kesehatan Berorientasi Kemanusiaan

KOTA MAGELANG &ndash; Sebanyak 192 orang pendamping Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Tahun 2025 mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendamping, Selasa (11/11/2025), di Aula Adipura Kencana, kompleks Kantor Pemkot Magelang.
&nbsp;
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang Bambang Nuryanta mengungkapkan, kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan, komitmen, dan kinerja para pendamping dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada masyarakat.
&nbsp;
&ldquo;Kami ingin memperkuat kemampuan pendamping sosial agar layanan rehabilitasi sosial di Kota Magelang semakin profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,&rdquo; ujar Bambang.
&nbsp;
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Wakil Wali Kota Magelang dr. Sri Harso, Wakil Ketua DPRD Kota Magelang Bustanul Arifin, serta dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Para narasumber membahas berbagai materi terkait program unggulan Kota Magelang dan strategi peningkatan kinerja relawan sosial di bidang rehabilitasi sosial.
&nbsp;
Sementara itu, Wakil Wali Kota Magelang dr. Sri Harso menekankan pentingnya peran pendamping sosial sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat.
&nbsp;
Dikatakan Sri Harso, kegiatan ini bukan sekadar pelatihan untuk menambah keterampilan, tetapi juga wadah memperkuat komitmen dan empati terhadap tugas kemanusiaan.
&nbsp;
&ldquo;Pendamping sosial bukan hanya memberi bantuan, tetapi menumbuhkan kembali semangat hidup dan harapan bagi masyarakat yang sedang berjuang," terangnya.
&nbsp;
Lanjut Sri Harso, program peningkatan kapasitas ini sejalan dengan salah satu klaster program unggulan Pemerintah Kota Magelang, yaitu &ldquo;Magelang Kita Peduli&rdquo;, yang berfokus pada kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan bagi kelompok rentan.
&nbsp;
&ldquo;Semangat Magelang Kita Peduli adalah bahwa tidak ada satu pun warga yang boleh tertinggal. Pemerintah hadir bukan hanya untuk melayani, tetapi juga melindungi dan menguatkan,&rdquo; tegasnya.
&nbsp;
Para pendamping sosial juga merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
&nbsp;
&ldquo;Panjenengan semua adalah wujud nyata kehadiran pemerintah. Bukan kebijakan di atas kertas, tetapi tindakan nyata dan sentuhan hati,&rdquo; tuturnya.
&nbsp;
Ia menambahkan, di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks akibat perubahan ekonomi dan dinamika masyarakat, para pendamping sosial dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi. (prokompimkotamgl)
&nbsp;
<img src="https://adminweb.magelangkota.go.id/uploads/sosial2_adbc791f08.jpg" alt="" width="600" height="338">

 Sebanyak 192 orang pendamping Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Tahun 2025 

sosial1.jpg

Peningkatan Kapasitas Pendamping ATENSI Kota Magelang Perkuat Kepedulian Sosial

KOTA MAGELANG &ndash; Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyerahkan sertipikat tanah kepada 13 warga yang terdampak pembangunan Flyover Canguk. Penyerahan dilakukan bertepatan dengan upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman Kantor Pemkot Magelang, Senin (10/11/2025).
&nbsp;
Penyerahan sertipikat tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi antara instansi terkait dan perwakilan warga terdampak pada 18 September 2025.
&nbsp;
Damar menyampaikan apresiasi kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Magelang dan Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah yang telah menindaklanjuti penyelesaian permasalahan sertifikasi lahan pasca pembangunan flyover.
&nbsp;
&ldquo;Ini atas doa masyarakat Kota Magelang, khususnya warga yang terdampak. Artinya, kerja sama semua pihak, terutama BPN Kota Magelang, telah membantu menyelesaikan tunggakan sertipikat yang masih menggantung,&rdquo; ujar Damar.
&nbsp;
Damar menambahkan, penyelesaian sertipikat tanah ini menjadi bukti nyata kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam menangani persoalan pasca proyek infrastruktur. Ia berharap kerja sama ini terus diperkuat untuk meningkatkan pelayanan publik.
&nbsp;
&ldquo;Kami berharap upaya seperti ini terus dilakukan, tidak hanya untuk menyelesaikan sisa persoalan tanah terdampak pembangunan flyover, tetapi juga untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Magelang,&rdquo; imbuhnya.
&nbsp;
Sementara itu, Kepala BPN Kota Magelang Yanto Mulyanto menjelaskan, dari total 13 sertipikat, sebanyak 11 sertipikat diserahkan pada momen Hari Pahlawan, sementara dua lainnya telah diserahkan lebih dahulu.
&nbsp;
&ldquo;Penyerahan ini baru sekitar 50 persen dari total berkas yang kami tangani. Sisanya sedang kami proses, termasuk penyelesaian dokumen yang berkaitan dengan waris dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang belum terbayar dan sebagainya,&rdquo; jelas Yanto.
&nbsp;
Menurut Yanto, total terdapat 58 berkas tanah warga yang terdampak pembangunan Flyover Canguk. Seluruh berkas tersebut kini berada di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II untuk verifikasi data sebelum diserahkan ke BPN.
&nbsp;
&ldquo;Karena ini bukan pengadaan tanah secara kepanitiaan, tetapi langsung oleh Satker, jadi kami harus tahu betul terkait berapa jumlah yang diganti rugi satker. Kami mendukung akan selalu memonitor terkait pelaksanaan sertifikasi masyarakat yang terdampak di Canguk ini," tandasnya. (prokompimkotamgl)

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyerahkan sertipikat tanah

tanah1.jpg

Wali Kota Magelang Serahkan 13 Sertipikat Tanah Warga Terdampak Proyek Flyover Canguk

KOTA MAGELANG &ndash; Pemerintah Kota Magelang menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. 
&nbsp;
Hal ini disampaikan Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, saat membuka kegiatan Sosialisasi Hasil Roadmap Disabilitas Ketenagakerjaan dan Pemetaan Ragam Kebutuhan Penyandang Disabilitas Usia Kerja Kota Magelang Tahun 2025, di Gedung Wanita, Senin (10/11/2025).
&nbsp;
Damar menyampaikan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari masyarakat yang harus memperoleh kesempatan yang setara di dunia kerja, untuk dapat hidup mandiri dan bermartabat.
&nbsp;
&ldquo;Membangun Kota Magelang yang harmonis dan humanis berarti memastikan setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan hak yang setara untuk berkembang,&rdquo; ujarnya.
&nbsp;
Damar menyebut, Pemkot Magelang mempunyai program Berdikarikan Disabilitas yang telah berhasil menyalurkan para disabilitas ke dunia usaha.
&nbsp;
Oleh karena itu, Ia mengapresiasi langkah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Magelang yang berinisiatif menyusun roadmap pembangunan disabilitas ketenagakerjaan bersama Pusat Studi Disabilitas (PSD) LPPM Universitas Sebelas Maret.
&nbsp;
&ldquo;Pemerintah tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi. Roadmap ini menjadi langkah strategis agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran, berdasarkan data sesuai kondisi lapangan dan mencerminkan aspirasi penyandang disabilitas,&rdquo; tutur Damar.
&nbsp;
Ia menegaskan bahwa hasil kajian ini akan dijadikan landasan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
&nbsp;
Damar juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, yang disebutnya hexahelix -pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, media dan hukum regulasi- untuk menjadikan kajian ini sebagai pedoman bersama dalam mewujudkan ketenagakerjaan yang lebih inklusif.
&nbsp;
&ldquo;Kota Magelang akan menjadi tempat yang lebih baik bukan ketika kita maju sendiri-sendiri, tapi ketika kita bergerak bersama dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal,&rdquo; ungkapnya.
&nbsp;
Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Magelang Susilowati mengemukakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan penuh pada implementasi program unggulan Kota Magelang yaitu Berdikarikan Disabilitas.
&nbsp;
"Pemerintah dalam hal ini Disnaker memiliki kewajiban untuk memenuhi hak penyandang disabilitas bidang tenaga kerja. Maka, diperlukan suatu upaya sistematis untuk menyusun peta jalan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Magelang," jelasnya.
&nbsp;
Susilowati berharap program Berdikarikan Disabilitas bisa terus berkesinambungan dan berdampak bagi masyarakat Kota Magelang.(prokompimkotamgl)
&nbsp;
<img src="https://adminweb.magelangkota.go.id/uploads/sandang2_927cd8e1b1.jpg" alt="" width="600" height="338">

Pemerintah Kota Magelang menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

berita kota