KOTA MAGELANG &mdash; Wali Kota Magelang Damar Prasetyono memimpin apel siaga Operasi Pekat 2026 di halaman Mapolres Polres Magelang Kota, Kamis (12/3/2026).
&nbsp;
Damar menegaskan kesiapan Kota Magelang dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Idulfitri 1447 Hijriah. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam pengamanan menjelang Lebaran.&nbsp;
&nbsp;
Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan sejak awal Ramadan, mulai dari pemantauan stabilitas harga kebutuhan pokok hingga pemetaan titik rawan kemacetan dan potensi gangguan keamanan.
&nbsp;
&ldquo;Sejak awal Ramadan kami sudah turun langsung ke masyarakat untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok serta memetakan titik-titik kemacetan dan kerawanan lainnya,&rdquo; kata Damar.
&nbsp;
Seluruh jajaran Pemkot Magelang bersama aparat keamanan tetap siaga menghadapi puncak arus mudik.
&nbsp;
&ldquo;Kota Magelang siap menyambut arus mudik maupun arus balik di semua lini,&rdquo; ujarnya.
&nbsp;
Damar juga mengimbau masyarakat agar tidak menyalakan petasan maupun menggelar takbir keliling yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban dan kemacetan. Ia menyarankan masyarakat melaksanakan takbiran di tempat ibadah agar lebih khidmat.
&nbsp;
Selain itu, Pemerintah Kota Magelang memastikan tidak ada kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Magelang seusai libur lebaran.
&nbsp;
Sementara itu, Kapolres Magelang Kota AKBP Dikri Olfandi mengatakan pihaknya menyiapkan sejumlah langkah pengamanan untuk mengantisipasi arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah.
&nbsp;
Sebanyak lima pos pengamanan didirikan di sejumlah titik strategis, yakni Bandongan, Kebonpolo, Shopping Center, Pos Trio, dan Terminal Tidar. Selain itu, satu pos pelayanan disiapkan di kawasan Alun-alun Kota Magelang.
&nbsp;
&ldquo;Titik rawan kepadatan berada di kawasan Trio, sementara potensi bottle neck berada di Sambung. Kami akan melakukan rekayasa lalu lintas dan berkoordinasi dengan instansi terkait,&rdquo; kata Dikri.
&nbsp;
Sekitar 300 personel dikerahkan untuk pengamanan selama 13 hari hingga 25 Maret 2026. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas agar arus kendaraan tetap tertib dan lancar.
&nbsp;
Untuk mendukung kenyamanan pemudik, Polres Magelang Kota menyiapkan rest area bertajuk &ldquo;Rest and Clean&rdquo; di kompleks Markas Polres atau Mosvia. Fasilitas tersebut menyediakan tempat istirahat, layanan mandi, tempat salat, pemeriksaan kesehatan, WiFi gratis, hingga layanan cuci kendaraan gratis bagi pemudik.
&nbsp;
"Selain itu, patroli akan ditingkatkan untuk mengantisipasi balap liar, penggunaan knalpot tidak standar, serta potensi gangguan keamanan lainnya," imbuh Dikri.
&nbsp;
Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti minuman keras hasil Operasi Pekat Candi 2026 menjelang Idulfitri 1447H. Sebanyak 731 botol minuman keras berbagai merek dimusnahkan setelah memiliki kekuatan hukum tetap. (prokompimkotamgl)
&nbsp;
<img src="https://adminweb.magelangkota.go.id/uploads/apel2_8394ad4528.jpg" alt="" width="600" height="338">
&nbsp;
&nbsp;

 Wali Kota Magelang Damar Prasetyono memimpin apel siaga Operasi Pekat 2026 

apel1.jpg

Damar Pimpin Apel Siaga Operasi Pekat 2026, Kota Magelang Siap Hadapi Arus Mudik dan Balik

KOTA MAGELANG - Sejak pagi, warga memadati area Alun-alun Kota Magelang, Rabu (11/3/2026). Mereka memadati stan penjualan berbagai kebutuhan di Pasar Murah yang diadakan oleh Pemerintah Kota Magelang.
&nbsp;
Salah satu warga, Kurniasih, warga Jurangombo, mengaku sengaja datang lebih awal untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan menjelang Lebaran. Ia membeli telur, minyak goreng dan beberapa potong pakaian.
&nbsp;
&ldquo;Kalau di sini harganya lebih murah daripada di pasar. Jadi lumayan untuk beli kebutuhan rumah tangga, untuk masak buka puasa, dan baju lebaran," ujarnya.
&nbsp;
Ia menyebut, harga telur hanya Rp26.000 per kilogram, kalau di pasaran bisa mencapai Rp29.000 - Rp30.000 per kilogram. Begitu juga minyak goreng, di pasar murah berkisar Rp15.000 per liter, sementara di luar harganya Rp20.000 per liter.&nbsp;
&nbsp;
Pasar Murah dibuka langsung oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono. Turut hadir, Ketua TPP Kota Magelang Nanik Yunianti dan sejumlah kepala perangkat daerah setempat.
&nbsp;
Damar berujar, penyelenggaraan Pasar Murah dan Bazar UMKM menjadi salah satu langkah pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
&nbsp;
&ldquo;Menjelang lebaran permintaan bahan kebutuhan pokok masyarakat biasanya meningkat, sehingga berpotensi memengaruhi harga di pasaran. Maka, ini upaya kami menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan agar daya beli masyarakat tetap terjaga," terang Damar.
&nbsp;
Damar mengajak masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut secara bijak dengan berbelanja. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Kota Magelang tetapi juga luar daerah.
&nbsp;
&ldquo;Harapan kami kegiatan ini rutin digelar, kalau perlu setaun dua kali. Kami ingin membantu masyarakat. Terutama menjelang lebaran ini, mereka bisa menyambutnya dengan suka cita," tuturnya.
&nbsp;
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro (DPPKUM) Kota Magelang, Syaifullah, menambahkan kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-1120 Kota Magelang.
&nbsp;
Selain pasar murah yang berlangsung pukul 09.00&ndash;18.00 WIB, juga digelar Bazar UMKM pada pukul 15.00&ndash;22.00 WIB.
&nbsp;
"Berbagai produk ditawarkan kepada masyarakat, mulai dari sembako murah, pakaian dan produk konveksi, hingga berbagai komoditas kebutuhan rumah tangga dengan harga promo."
&nbsp;
Pasar Murah diikuti berbagai pihak, di antaranya organisasi wanita seperti Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, IWAPI, GOW, Bhayangkari, dan Restuwati.
&nbsp;
Selain itu juga melibatkan Dinas Pertanian dan Pangan dengan program Gerakan Pangan Murah, BUMD, Bulog, Kodim 0705, serta IKM Centre Kota Magelang dan sejumlah pelaku usaha/ritel modern. (prokompimkotamgl)
&nbsp;
<img src="https://adminweb.magelangkota.go.id/uploads/pasar2_8fc387644f.jpg" alt="" width="600" height="338">

Sejak pagi, warga memadati area Alun-alun Kota Magelang

pasar1.jpg

Tawarkan Harga Terjangkau, Warga Antusias Belanja di Pasar Murah dan Bazar UMKM Kota Magelang

KOTA MAGELANG &ndash; Pemerintah Kota Magelang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Lingkup Sekretariat Daerah di Aula Adipura Kencana, Senin (9/3/2026).
&nbsp;
Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
&nbsp;
Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hamzah Kholifi, mengatakan FKP bertujuan mendorong peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah dengan melibatkan berbagai unsur pengguna layanan.
&nbsp;
Menurutnya, forum ini menjadi wadah bagi masyarakat penerima manfaat untuk menyampaikan saran, masukan, maupun kritik yang konstruktif terhadap layanan publik.
&nbsp;
&ldquo;FKP menjadi ruang untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan publik, sekaligus menyamakan pemahaman antara penyelenggara layanan, dalam hal ini Sekretariat Daerah, dengan para pengguna layanan. Dari situ diharapkan dapat dirumuskan solusi bersama sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan pelayanan publik,&rdquo; ujar Hamzah.
&nbsp;
Kegiatan dihadiri Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Pj Sekda Kota Magelang Larsita, para tenaga ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi dari Universitas Tidar (Untidar) dan Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma), unsur media massa, advokat, pengusaha dan tokoh masyarakat.
&nbsp;
Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Magelang mengedepankan nilai etika dan keterbukaan kepada masyarakat.
&nbsp;
Ia mengatakan, di era keterbukaan saat ini pemerintah tidak dapat lagi menutup-nutupi persoalan yang ada.
&nbsp;
&ldquo;Bapak dan ibu yang hadir sebagai perwakilan tokoh masyarakat perlu memahami bahwa sekarang adalah era keterbukaan. Tidak bisa lagi menutupi hal-hal yang tidak baik,&rdquo; kata Damar.
&nbsp;
Damar juga menyoroti munculnya penilaian masyarakat terhadap pemerintah yang kerap didasarkan pada asumsi tanpa pemahaman yang memadai. Hal tersebut, menurutnya, kerap memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
&nbsp;
&ldquo;Banyak orang yang tidak paham betul tetapi berasumsi, lalu memberikan penilaian di luar literasi mereka. Pada akhirnya menimbulkan gaduh di masyarakat, ini yang kami sayangkan,&rdquo; ujarnya.
&nbsp;
Ia menegaskan, FKP memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan publik. Melalui forum tersebut, pemerintah melibatkan masyarakat secara langsung dalam merumuskan maupun memperbaiki standar pelayanan.
&nbsp;
&ldquo;Kadang menurut pemerintah pelayanannya sudah benar, tapi itu dari kacamata pemerintah. Belum tentu dari kacamata publik. Maka ini perlu kita diskusikan agar memiliki tujuan yang sama,&rdquo; katanya.
&nbsp;
Selain itu, forum tersebut juga menjadi ruang untuk membahas arah kebijakan pembangunan Kota Magelang di tengah berbagai keterbatasan, seperti ruang fiskal, sumber daya manusia, serta literasi masyarakat.
&nbsp;
&ldquo;Ini menjadi pembahasan fundamental yang harus diselesaikan bersama. Harapannya setiap diskusi dapat menghasilkan solusi,&rdquo; tambahnya.
&nbsp;
Dalam forum tersebut, sejumlah peserta menyampaikan berbagai masukan. Di antaranya terkait keluhan dan saran perbaikan pelayanan di tingkat kelurahan yang dinilai belum seragam. Selain itu, peserta juga menyoroti pentingnya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk upaya mengantisipasi kenakalan remaja di wilayah Kota Magelang.
&nbsp;
Menanggapi hal itu, Damar menyatakan pemerintah akan melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pelayanan di tingkat kelurahan serta memperkuat upaya menjaga ketertiban masyarakat. (Prokompimkotamgl)
&nbsp;
<img src="https://adminweb.magelangkota.go.id/uploads/wadah2_cb27e56a8c.jpg" alt="" width="600" height="338">

Pemerintah Kota Magelang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Lingkup Sekretariat Daerah

wadah1.jpg

Pemkot Magelang Gelar Forum Konsultasi Publik, Wadah Evaluasi dan Perbaikan Pelayanan

KOTA MAGELANG &mdash; Pemerintah Kota Magelang memastikan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) dalam kondisi terkendali menjelang Hari Raya Idulfitri 1447H/2026.
&nbsp;
Kepastian itu disampaikan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono usai meninjau sejumlah titik strategis di Kota Magelang, Jumat (6/3/2026).
&nbsp;
Peninjauan dilakukan bersama jajaran OPD terkait dan perwakilan Forkopimda Kota Magelang, antara lain di Distributor CV Baru Jaya, Terminal Tidar, agen elpiji PKK, Trio Plaza, serta Pasar Rejowinangun.
&nbsp;
&ldquo;Langsung kami bergerak ke distributor atau gudang stok bahan pokok. Alhamdulillah stok terjamin melimpah dan harga belum naik, masih di batas normal dan terjangkau,&rdquo; kata Damar.
 Selain memantau ketersediaan bahan pokok, rombongan juga mengecek kesiapan transportasi di Terminal Tidar. Hasilnya, harga tiket bus masih stabil dan armada dinyatakan siap melayani mobilitas masyarakat selama arus mudik Lebaran 2026.
&nbsp;
&ldquo;Di Terminal Tidar harga tiket juga belum ada kenaikan. Bus-bus sudah siap semua dan terminal siap menyambut Lebaran tahun ini,&rdquo; ujarnya.
 Damar juga memeriksa ketersediaan gas elpiji di pangkalan distribusi. Damar memastikan pasokan gas mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Magelang selama periode Lebaran tahun ini.
&nbsp;
&ldquo;Gas terpantau tercukupi. Kebutuhan masyarakat Insyaallah semua tercukupi,&rdquo; katanya.
 Terkait pasokan elpiji selama Ramadan hingga Lebaran, Damar menegaskan pihaknya telah melakukan langkah mitigasi berbasis data dan akan ada penambahan sesuai kebutuhan.
&nbsp;
Sementara itu, di Trio Plaza, tim mengecek kelayakan produk makanan, termasuk parsel Lebaran. Dari hasil pemeriksaan, seluruh produk masih dalam kondisi baik dan jauh dari masa kedaluwarsa.
&nbsp;
Peninjauan ditutup dengan pengecekan harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Rejowinangun. Damar menyebut sebagian besar harga masih stabil dan tetap terjangkau masyarakat.
&nbsp;
&ldquo;Dari bawah sampai atas kebutuhan bahan pokok belum mengalami kenaikan yang berarti dan saya yakin masih terjangkau oleh masyarakat,&rdquo; ujarnya.
 Pihaknya memastikan akan terus melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan, termasuk mengantisipasi potensi peredaran daging tidak layak konsumsi seperti daging gelonggongan.
&nbsp;
Pengawasan dilakukan melalui tim dari Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (DPPKUM) Kota Magelang.
&nbsp;
&ldquo;Kami cek kondisi daging ayam dan sapi, asal-usulnya juga diperiksa. Sejauh ini dinyatakan baik, layak konsumsi, dan aman. Belum ada temuan pelanggaran,&rdquo; katanya.
 Meski demikian, Damar mengakui harga cabai rawit merah masih relatif tinggi di pasaran. Saat ini komoditas tersebut mencapai sekitar Rp80.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi faktor produksi di tingkat petani serta kondisi cuaca yang banyak hujan.&nbsp;
&nbsp;
Sementara jenis cabai lain seperti cabai hijau dan cabai keriting justru cenderung turun di kisaran Rp16.000&ndash;Rp17.000 per kilogram. (prokompimkotamgl)
&nbsp;
<img src="https://adminweb.magelangkota.go.id/uploads/download_cf71a7b834.jpeg" alt="" width="600" height="338">
&nbsp;
&nbsp;

Pemerintah Kota Magelang memastikan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat 

1772835934_a10763f484823ec8c2b3.jpeg

Pemkot Magelang Pastikan Stok dan Harga Bahan Pokok Aman Jelang Lebaran 1447H

KOTA MAGELANG &mdash; Pemerintah Kota Magelang turut mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan selama Ramadan dan Idulfitri 1447 H/2026.
&nbsp;
Gerakan tersebut dicanangkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara daring dan diikuti 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah secara serentak. Di Kota Magelang, kegiatan dihadiri langsung oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono bersama jajarannya di Kebun Bibit Senopati, Jumat (6/3/2026).
&nbsp;
Damar menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut sebagai langkah menjaga stabilitas pangan di wilayahnya.
&nbsp;
&ldquo;Alhamdulillah, hari ini kita awali Gerakan Pangan Murah bareng-bareng dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Dalam waktu dekat juga akan ada lagi di Kota Magelang, tanggal 11&ndash;12 Maret 2026 kita laksanakan kembali,&rdquo; katanya.
&nbsp;
Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih murah.
&nbsp;
Menurut Damar, pelaksanaan GPM juga menjadi salah satu upaya menjaga daya beli masyarakat. Ia menilai kondisi ekonomi di Kota Magelang menunjukkan tren positif.
&nbsp;
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dalam arahannya menyatakan, GPM menjadi salah satu langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau, terutama selama Ramadan dan Idulfitri 1447/2026.
&nbsp;
&ldquo;Gerakan pangan murah ini harus menjadi model agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan harganya terjangkau,&rdquo; tegasnya.
 Selain itu, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri, kebutuhan pangan diperkirakan meningkat seiring tingginya arus mudik ke Jawa Tengah. Data menunjukkan sekitar 17,7 juta pemudik diprediksi pulang ke provinsi ini sehingga kebutuhan pangan diperkirakan bertambah sekitar 3,49 persen.&nbsp;
&nbsp;
GPM serentak ini menyediakan berbagai komoditas strategis seperti beras, gula, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, dan cabai dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. (prokompimkotamgl)
&nbsp;
<img src="https://adminweb.magelangkota.go.id/uploads/download_e94b7f6489.jpeg" alt="" width="700" height="394">

Pemerintah Kota Magelang turut mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM) 

1772835401_c1f281a8acec8836c54e.jpeg

Wali Kota Magelang Dukung GPM Serentak Jateng, Jaga Daya Beli Masyarakat

KOTA MAGELANG &mdash; Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyatakan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, salah satunya melalui peningkatan literasi kebencanaan masyarakat.
&nbsp;
Hal itu disampaika Damar saat menerima kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi VIII, Wibowo Prasetyo, di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang, Kamis (5/3/2026).
&nbsp;
Meskipun luas wilayah Kota Magelang relatif terbatas, posisinya sebagai pusat aglomerasi membuat daerah ini tetap harus siap menghadapi dampak bencana, termasuk yang terjadi di wilayah sekitar.
&nbsp;
Satu langkah strategis yang dilakukannya adalah mendorong program literasi kebencanaan kepada masyarakat. Ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga terhadap potensi risiko bencana sejak dari lingkungan keluarga.
&nbsp;
"Kita kenalkan konsep mitigasi bencana, yakni upaya mengurangi risiko sebelum bencana terjadi," kata Damar, didampingi Plt Kalak BPBD Kota Magelang, Candra Adi Wijatmiko.
&nbsp;
Menurutnya, pemahaman dasar masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar sangat penting, mulai dari potensi kebakaran akibat instalasi listrik di rumah, pengelolaan drainase yang dapat memicu genangan atau banjir, hingga kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem seperti hujan lebat dan petir.
&nbsp;
&ldquo;Masyarakat harus memahami dulu kondisi di rumahnya sendiri. Misalnya instalasi kabel listrik yang bisa memicu kebakaran, drainase yang tersumbat sampah hingga menyebabkan genangan, atau kapan harus menghindari aktivitas di luar saat cuaca ekstrem,&rdquo; jelasnya.
&nbsp;
Damar menilai peningkatan literasi kebencanaan menjadi pilihan strategis agar masyarakat memiliki kesadaran dan kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi potensi bencana.
&nbsp;
Data menunjukkan Pemerintah Kota Magelang menunjukkan, dalam dua bulan terakhir tercatat sebanyak 32 kejadian bencana di wilayah tersebut. Peristiwa itu terdiri dari berbagai kejadian dengan skala kecil hingga sedang.
&nbsp;
&ldquo;Artinya intensitas kebencanaan itu memang ada di tengah kita,&rdquo; katanya.
&nbsp;
Karena itu, Damar menegaskan bahwa upaya edukasi kebencanaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai unsur dalam pendekatan kolaboratif, termasuk dengan media massa.
&nbsp;
Adapun dalam kunjungan kerja anggota DPR RI, Damar menyebut itu sebagai perhatian bagi Kota Magelang dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana, meskipun wilayahnya tergolong kecil.
&nbsp;
&ldquo;Kami merasa terhormat Kota Magelang mendapat perhatian dari DPR RI Komisi VIII yang sudah berkunjung,&rdquo; kata Damar.
&nbsp;
Sementara itu, anggota DPR RI Komisi VIII Wibowo Prasetyo menilai kesiapsiagaan pemerintah daerah menjadi hal penting di tengah kondisi cuaca ekstrem yang saat ini terjadi di berbagai wilayah.
&nbsp;
&ldquo;Situasi ini sangat kontekstual karena kita sedang menghadapi kondisi cuaca yang ekstrem. Anomali cuaca terjadi di mana-mana, hujan bisa turun setiap saat dan sulit diprediksi. Ini membuat kita harus benar-benar siap siaga dan memiliki mitigasi terkait kebencanaan,&rdquo; ujarnya.
&nbsp;
Menurut Wibowo, Kota Magelang telah memiliki kesiapan yang cukup baik dalam menghadapi potensi bencana. Wilayah ini telah memiliki kajian risiko kebencanaan yang mencakup berbagai potensi, seperti tanah longsor, banjir, hingga potensi kebakaran di kawasan permukiman padat.
&nbsp;
&ldquo;Banjir di kota mungkin bukan seperti banjir besar yang kita kenal, tetapi genangan-genangan yang bisa memunculkan berbagai masalah. Apalagi kota identik dengan kepadatan penduduk yang juga meningkatkan potensi kebakaran,&rdquo; jelasnya.
&nbsp;
Kata Wibowo, kajian risiko tersebut memberi keyakinan bahwa Kota Magelang memiliki mitigasi yang kuat terkait potensi kebencanaan.
&nbsp;
Wibowo menambahkan, keterlibatan media massa juga penting dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi warga dari risiko bencana. (prokompimkotamgl)
&nbsp;
<img src="https://adminweb.magelangkota.go.id/uploads/bencana2_242b006947.jpg" alt="" width="600" height="338">

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyatakan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana

bencana1.jpg

Hadapi Potensi Bencana, Wali Kota Magelang Dorong Literasi Masyarakat

KOTA MAGELANG &ndash; Pemerintah Kota Magelang menggelar sosialisasi dan pembinaan pendistribusian Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (STPD-PKB) serta tata kelola Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB di Aula Adipura, kompleks Kantor Wali Kota Magelang, Senin (2/3/2026).
&nbsp;
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
&nbsp;
Kegiatan dihadiri Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Wakil Wali Kota Magelang dr. Sri Harso, Kepala Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD)/Samsat Kota Magelang Moh Sholeh, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang Nanang Kristiyono.
&nbsp;
&ldquo;Dalam kondisi tersebut, pendapatan asli daerah harus dikelola secara lebih optimal, tertib, dan bertanggung jawab,&rdquo; ujar Damar.
&nbsp;
Ia menyebut PKB dan Opsen PKB merupakan instrumen strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Namun, menurutnya, masih terdapat persepsi yang belum utuh di masyarakat terkait kebijakan pajak kendaraan bermotor.
&nbsp;
&ldquo;Saya meminta seluruh jajaran bersikap bijak, komunikatif, dan informatif dalam menjelaskan kebijakan ini secara benar dan proporsional kepada masyarakat,&rdquo; tegasnya.
&nbsp;
Ia meminta camat dan lurah mendukung peningkatan kepatuhan pajak di wilayah masing-masing serta memastikan distribusi STPD berjalan lancar dan tepat sasaran. Kepada petugas pendistribusian, ia menyampaikan apresiasi.
&nbsp;
&ldquo;Tugas ini bukan sekadar menyampaikan surat tagihan, tetapi juga menyampaikan edukasi dan membangun kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,&rdquo; ujarnya.
&nbsp;
Di sisi lain, Damar meminta jajarannya di Pemkot Magelang untuk memberikan keteladanan dalam kepatuhan pajak kendaraan dinas.
&nbsp;
&ldquo;Ketertiban pajak kendaraan tidak boleh hanya kita tuntut dari masyarakat. Pemerintah harus menjadi teladan. Tidak boleh ada kendaraan dinas yang menunggak pajak,&rdquo; katanya.
&nbsp;
Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Magelang dr. Sri Harso menghimbau kepada pihak yang menjalankan tugas dalam pengelolaan PKB untuk mengedepankan pedekatan yang persuasif, informatif dan humanis kepada wajib pajak.
&nbsp;
"Pendekatan yang baik akan membangun kepercayaan serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat," ungkap Sri Harso.
&nbsp;
Ia berharap pencapaian penerimaan PKB dan Opsen PKB terlaksana sesuai rencana sehingga program pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat terdanai secara optimal.
&nbsp;
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Nanang Kristiyono menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan Opsen PKB dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
&nbsp;
Dijelaskan, Opsen PKB mulai diterapkan pada 2025 dan menjadi bagian penerimaan pemerintah kabupaten/kota tanpa menambah beban wajib pajak.
&nbsp;
&ldquo;Dengan sistem opsen, ketika wajib pajak membayar PKB, bagian opsen otomatis masuk ke penerimaan kabupaten/kota sebagai PAD,&rdquo; jelasnya.
&nbsp;
Berdasarkan evaluasi terakhir, tingkat kepatuhan pembayaran PKB di Kota Magelang masih berada pada kisaran 82 persen. Realisasi penerimaan Opsen PKB tahun 2025 tercatat sebesar Rp18,54 miliar atau 98,17 persen dari target perubahan APBD 2025.
&nbsp;
Pada 2025, sebanyak 8.351 lembar STPD-PKB berhasil didistribusikan dari total 10.126 lembar yang diterima dari UPPD. Sebanyak 1.775 lembar tidak dapat disampaikan karena perubahan kepemilikan dan alamat yang tidak diketahui.
&nbsp;
"Untuk 2026, BPKAD telah menerima 3.382 lembar STPD-PKB atas tunggakan periode Oktober&ndash;Desember 2025 yang segera didistribusikan melalui kelurahan se-Kota Magelang," imbuhnya. (prokompimkotamgl)
&nbsp;
<img src="https://adminweb.magelangkota.go.id/uploads/teladan2_87aa3e5c32.jpg" alt="" width="600" height="338">

Pemerintah Kota Magelang menggelar sosialisasi

teladan1.jpg

Pemkot Magelang Perkuat Sosialisasi PKB dan Opsen, Wali Kota, Pemerintah Harus Jadi Teladan

KOTA MAGELANG &ndash; Pemerintah Kota Magelang menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran yang terjadi di Kampung Kalikambang, RT 4, RW 5, Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Senin (2/3/2026).
&nbsp;
Bantuan diserahkan langsung oleh Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono,&nbsp; didampingi Ketua TP PKK Kota Magelang Nanik Yunianti Damar, pihak BAZNAS, PMI Kota Magelang, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.&nbsp;
&nbsp;
Kebakaran sebelumnya terjadi pada Senin, 26 Januari 2026, sekitar pukul 20.15 WIB. Rumah yang dihuni 4 jiwa itu dilaporkan mengalami rusak berat.
&nbsp;
Damar menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa keluarga tersebut. Kunjungannya ini sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moril kepada warga terdampak.
&nbsp;
&ldquo;Saya mohon maaf baru bisa berkunjung secara langsung. Namun sebelumnya kami sudah melakukan intervensi agar rumah ini segera bisa diperbaiki,&rdquo; ujar Damar.
&nbsp;
Secara keseluruhan kondisi bangunan masih dapat ditempati, meskipun memerlukan perbaikan pada bagian jendela, atap, dan beberapa bagian lainnya.
&nbsp;
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Diserkim) telah diminta untuk melakukan penanganan teknis agar rumah segera layak huni kembali.
&nbsp;
Ia meminta kepada masyarakat untuk menjaga budaya kepedulian sosial. Menurutnya, semangat saling membantu, khususnya antar tetangga, merupakan nilai yang harus terus ditumbuhkan.
&nbsp;
Selain itu, ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan guna mencegah terjadinya kebakaran. Pemerintah meminta peran aktif masyarakat, termasuk pengurus RT dan RW, dalam menjaga lingkungan, memeriksa instalasi listrik, serta berhati-hati dalam penggunaan kompor maupun rokok.
&nbsp;
&ldquo;Hal kecil kalau tidak waspada bisa menjadi musibah,&rdquo; tegasnya.
&nbsp;
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang, Chandra Adi Wijatmiko, menambahkan Pemkot Magelang telah lebih dahulu menyalurkan bantuan non-tunai senilai Rp5,8 juta pada 28 Januari 2026. Bantuan tersebut berupa selimut, family kit, kasur, tenda, serta paket makanan siap saji.
&nbsp;
Pada kesempatan itu, kembali diserahkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp5 juta dari PMI dan Rp1 juta dari BAZNAS.
&nbsp;
&ldquo;Semoga bantuan ini menjadi berkah dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,&rdquo; ujar Chandra.
&nbsp;
Sementara itu, Bayu Seto menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan bantuan dari Pemerintah Kota Magelang. Ia mengaku bantuan tersebut cukup melegakan di tengah situasi sulit yang dihadapi keluarganya.
&nbsp;
Saat kebakaran terjadi, Bayu sedang bekerja. Di rumah terdapat ayahnya, Yosep Prayudi; neneknya, CH Soelastri Boesono; serta pamannya, Dedi Arief Setiawan. Seminggu setelah kejadian, sang ayah meninggal dunia.
&nbsp;
Untuk sementara waktu, Bayu tinggal bersama kakaknya di Kampung Soka, sedangkan pamannya tinggal di shelter Dinas Sosial Kota Magelang. (prokompimkotamgl)
&nbsp;
<img src="https://adminweb.magelangkota.go.id/uploads/bakar2_3084301e8a.jpg" alt="" width="600" height="338">

Pemerintah Kota Magelang menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran

berita kota