​KOTA MAGELANG – Pemerintah Kota Magelang kembali meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya.

Penghargaan di bidang kesehatan ini diserahkan langsung oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Dirut BPJS Kesehatan Ghufron Mukti di Ballroom JIEXPO Jakarta, Selasa (27/1/2026).

​Pencapaian ini memperpanjang catatan positif Kota Magelang yang telah berhasil menjaga cakupan kepesertaan jaminan kesehatan minimal 98% sejak tahun 2018.

​Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, berujar raihan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus instrumen strategis untuk mendorong keberlanjutan capaian UHC di daerah.

Damar menyatakan dukungan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap menjadi prioritas utama. 

Langkah strategis yang dilakukan adalah mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam sistem JKN.

​"Langkah ini bertujuan memperluas cakupan perlindungan, memperkuat kesinambungan pembiayaan, serta meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ujar Damar, Selasa (27/1/2026).

Prestasi ini juga selaras dengan kluster pembangunan "Magelang Kita Peduli", di mana pemerintah daerah berfokus pada pemenuhan layanan dasar dan meringankan beban finansial kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

​Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, dr. Istikomah, menambahkan bahwa mempertahankan prestasi ini merupakan tantangan besar, terutama dalam menyeimbangkan alokasi anggaran dengan tingkat keaktifan peserta.

Beberapa tahun terakhir cakupan kepesertaan JKN Kota Magelang selalu di atas 99%, dengan tingkat keaktifan antara 91-92%.

​"Kami harapkan dapat predikat Utama di masa mendatang. Syarat indikator lain sudah terpenuhi, kini tinggal memacu tingkat keaktifan peserta hingga di atas 95%," jelasnya

Di sisi pembiayaan, setiap tahuntak kurang dari Rp 15 miliar dialokasikan untuk membayarkan premi JKN dari segmen PBU BP Pemerintah Daerah.

Sebagai informasi, Fondasi Jaminan Kesehatan Nasional ​Secara nasional, hingga 31 Desember 2025, sebanyak 31 Provinsi dan 397 Kabupaten/Kota telah meraih status UHC. 

Selama lebih dari sepuluh tahun pelaksanaannya, BPJS Kesehatan terus mengupayakan terwujudnya UHC atau cakupan perlindungan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk. (Prokompimkotamgl)