KOTA MAGELANG – Pemerintah Kota Magelang memastikan kesiapan menghadapi bulan Ramadan dan Idulfitri 1447H/2025 dengan memperkuat koordinasi lintas sektor di wilayah ini.

Upaya tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Antisipasi Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Kerawanan Kamtibmas Ramadan 1447 H yang digelar di Aula Adipura Kencana, Kota Magelang, Senin (23/2/2026).

Rakor dihadiri langsung Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, Wakil Wali Kota Magelang dr. Sri Harso, Kapolres Magelang Kota AKBP Dzikri Olfandi, unsur TNI, serta seluruh entitas terkait.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Magelang, Yonas Nusantrawan Bolla dalam paparannya menyampaikan, berdasarkan data per 20 Februari 2026, stok kebutuhan pokok di Kota Magelang dalam kondisi aman.

“Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di lima SPBU serta stok LPG juga terpantau aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan,” ujar Yonas.

Sejumlah komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng menjadi perhatian utama untuk diawasi secara ketat guna mencegah kelangkaan dan lonjakan harga yang signifikan.

Dari sisi cadangan pangan, Pemkot Magelang memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dengan stok mencapai 18,92 ton. Selain itu, penyaluran bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pusat untuk alokasi Februari–Maret 2026 saat ini memasuki tahap persiapan.

“Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga terus berjalan melalui penyaluran beras di 48 titik mitra BULOG se-Kota Magelang,” imbuhnya.

Proyeksi neraca pangan komoditas strategis triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang terkendali, didukung dengan pemantauan perkembangan harga secara berkala sepanjang Februari 2026.

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan dua hal utama, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok yang terjangkau serta terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

Kata Damar, Kota Magelang bukan daerah penghasil komoditas pangan strategis sehingga memiliki ketergantungan terhadap pasokan dari daerah sekitar. Karena itu, pengendalian tidak hanya fokus pada harga, tetapi juga pada jaminan ketersediaan dan kelancaran distribusi hingga Idulfitri.

“Tidak bisa ada ego sektoral. Kita harus bergerak dalam satu komando kebijakan, solid, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika di lapangan,” ujarnya.

Damar menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik penimbunan, spekulasi, maupun permainan harga yang merugikan masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah akan menindak tegas sesuai ketentuan.

Selain stabilitas pangan, Damar intensif bersinergi dengan unsur Polri, TNI, Satpol PP, dan seluruh unsur pemerintah daerah dengan pendekatan preventif, persuasif, dan humanis .

“Tujuan kita satu, memberikan rasa aman agar masyarakat dapat beribadah dan beraktivitas dengan tenang,” kata Damar.
(prokompimkotamgl)