KOTA MAGELANG - Pemerintah Kota Magelang terus mendorong transformasi tata kelola kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat, inklusif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga.

 

Transformasi tersebut tidak lagi menempatkan pembangunan kesehatan semata pada penambahan fasilitas maupun pelayanan pengobatan, tetapi diarahkan pada pembangunan ekosistem kesehatan yang terintegrasi, berbasis pencegahan, pemanfaatan teknologi digital, perlindungan sosial, serta penguatan daya saing daerah.

 

Arah kebijakan tersebut sejalan dengan RPJMD Kota Magelang 2025–2029 yang menempatkan kesehatan sebagai investasi pembangunan manusia sekaligus bagian dari reformasi pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat. Ekosistem tersebut menghubungkan layanan primer, rumah sakit, sistem digital, perlindungan sosial hingga pengembangan potensi daerah.

 

Magelang Peduli: Pelayanan Mengikuti Kehidupan Masyarakat

 

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, pembangunan kesehatan harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Pemerintah, menurutnya, perlu terus memastikan agar pelayanan kesehatan tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah dijangkau, cepat, manusiawi, dan mampu mengikuti dinamika kehidupan warga.

 

“Transformasi kesehatan bukan hanya tentang membangun fasilitas atau menambah layanan. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang semakin mudah, cepat, inklusif, dan berkualitas. Pemerintah harus hadir mengikuti kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan sistem pelayanan,” ujar Damar.

 

Perubahan orientasi tersebut diwujudkan melalui penguatan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, deteksi dini, serta layanan primer. Persoalan kesehatan seperti stunting, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, sanitasi, dan perilaku hidup sehat juga ditempatkan sebagai agenda lintas sektor yang membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, komunitas, dan masyarakat.

 

Dari sisi pelayanan, Pemerintah Kota Magelang juga terus menghadirkan inovasi yang menyesuaikan dengan aktivitas dan kondisi masyarakat. Program Puskesmas Pagi–Sore memberikan alternatif waktu pelayanan bagi warga yang bekerja pada jam pelayanan reguler. Sementara Homecare Pusling mendekatkan pelayanan kepada lansia, penyandang disabilitas, maupun pasien dengan keterbatasan mobilitas.

 

Membangun Ekosistem Kesehatan Kota

 

Kepala Bapperida Kota Magelang Handini Rahayu menuturkan, pendekatan pembangunan kesehatan ke depan harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan daerah secara menyeluruh. Kesehatan tidak berdiri sebagai sektor tersendiri, tetapi menjadi salah satu fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

 

“Perencanaan pembangunan kesehatan harus berbasis data dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Dengan demikian, berbagai inovasi yang dilakukan tidak berhenti pada peluncuran program, tetapi dapat diukur dampaknya dan dievaluasi secara berkelanjutan. Kesehatan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan Kota Magelang,” jelas Handini.

 

Dalam dokumen perencanaan, sejumlah indikator kesehatan diarahkan untuk terus diperkuat, antara lain peningkatan usia harapan hidup, penurunan prevalensi stunting, peningkatan keberhasilan pengobatan tuberkulosis, serta penguatan kualitas layanan primer. Pendekatan berbasis data tersebut dimaksudkan agar setiap kebijakan memiliki ukuran keberhasilan yang terukur dan berkelanjutan.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang Istikomah mengatakan, perubahan pola pelayanan tersebut merupakan bagian dari upaya menjadikan layanan kesehatan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

 

“Kami ingin pelayanan kesehatan hadir sedekat mungkin dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, penguatan layanan primer, pelayanan di luar jam reguler, homecare, deteksi dini, dan upaya promotif-preventif menjadi bagian penting dari transformasi pelayanan kesehatan di Kota Magelang,” kata Istikomah.

 

Menurutnya, pelayanan kesehatan juga perlu dibangun dalam sebuah sistem yang saling terhubung. Rumah warga, puskesmas, layanan kegawatdaruratan, rumah sakit, hingga platform digital tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus menjadi bagian dari satu ekosistem pelayanan yang terintegrasi.

 

Konsep Rumah Sakit Tanpa Dinding menjadi salah satu wujud pendekatan tersebut. RSUD Tidar tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga dikembangkan sebagai pusat edukasi, telemedisin, pembinaan layanan primer, dan penguatan jejaring pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara konsep Rumah Sakit Pro Rakyat diarahkan untuk memperkuat layanan penyakit prioritas seperti kanker, jantung, stroke, dan uro-nefrologi.

 

Digitalisasi sebagai Instrumen Reformasi Pelayanan Publik

 

Wakil Wali Kota Magelang dr. Sri Harso menegaskan bahwa keberpihakan kepada masyarakat harus menjadi ruh dalam setiap transformasi pelayanan kesehatan.

 

“Modernisasi pelayanan kesehatan harus tetap menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan. Teknologi dan pengembangan fasilitas memang penting, tetapi semuanya harus bermuara pada kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan, termasuk bagi kelompok yang memiliki keterbatasan akses,” ujar Sri Harso.

 

Salah satu instrumen yang dikembangkan untuk mendukung kemudahan tersebut adalah KEMURA (Kesehatan Memudahkan Rakyat). Portal pelayanan kesehatan terintegrasi ini menghubungkan berbagai layanan, mulai dari RSUD Tidar, puskesmas, PSC 119, laboratorium kesehatan, homecare, konsultasi apoteker, hingga pendaftaran daring.

 

Digitalisasi, lanjut Sri Harso, bukan sekadar pemanfaatan teknologi, tetapi menjadi bagian dari reformasi pelayanan publik.

 

“Digitalisasi harus membuat pelayanan lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Teknologi harus menjadi alat untuk mempercepat akses, memperkuat integrasi, dan meningkatkan transparansi pelayanan, bukan justru menambah kerumitan,” katanya.

 

Kesehatan sebagai Investasi Pembangunan Daerah

 

Di sisi lain, Pemerintah Kota Magelang tetap memastikan aspek pemerataan dan perlindungan sosial melalui keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 100 persen, serta pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Jaminan tersebut menjadi fondasi agar seluruh masyarakat memperoleh hak atas pelayanan kesehatan dasar secara merata.

 

Transformasi kesehatan juga diarahkan untuk memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian daerah. Konsep Hospital Tourism menjadi salah satu pendekatan yang mengintegrasikan layanan kesehatan dengan sektor pariwisata, olahraga, dan ekonomi lokal. Pengembangan layanan unggulan RSUD Tidar, Wellness & Sport Center, Cathlab, serta kegiatan Tidar Magelang 10K menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem kesehatan yang mampu meningkatkan daya tarik Kota Magelang.

 

Wali Kota Damar mengemukakan, peningkatan daya saing tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan keberpihakan kepada masyarakat Kota Magelang.

 

“Kita ingin pelayanan kesehatan yang semakin maju sekaligus tetap berkeadilan. Ketika kualitas layanan meningkat, masyarakat Kota Magelang harus menjadi pihak yang pertama merasakan manfaatnya. Pada saat yang sama, sektor kesehatan juga dapat menjadi penggerak ekonomi daerah dan memperkuat daya saing Kota Magelang,” tuturnya.

 

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi tata kelola kesehatan diukur dari dampak yang dirasakan masyarakat. Lansia dapat memperoleh pelayanan tanpa terkendala mobilitas, pekerja memiliki pilihan waktu berobat, pasien mendapatkan pertolongan secara cepat, dan masyarakat terlindungi dari beban biaya kesehatan merupakan indikator nyata bahwa pelayanan publik telah berjalan sesuai tujuan.(bapperida/prokompimkotamgl)